Titik Nol di Pringgitan
Kondisi kantor Pemkab lama di Jalan Merbabu dinilai sudah tidak memadai. Fasilitas ruang tamu yang hanya berupa pringgitan (ruang terbuka sempit) menghambat pelayanan, apalagi saat situasi darurat seperti penanganan letusan Merapi. Bapak Seno Samodro mencetuskan visi besar: Boyolali butuh kompleks modern yang representatif.
Legalisasi & Status Lahan Baru
Pemerintah meresmikan Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Langkah ini diperkuat dengan Perda Nomor 6 Tahun 2011 yang mengubah status Desa Kemiri dan Mojosongo menjadi Kelurahan, guna mengalihkan fungsi tanah kas desa menjadi aset kabupaten seluas 12 hektar.
Proses Pembebasan Lahan yang Humanis
Meskipun ada dinamika, proses pengadaan lahan di Kemiri diselesaikan dengan pendekatan kekeluargaan dan “tukar guling”. Camat Mojosongo (Pak Purwanto) dan tim berhasil mengomunikasikan visi relokasi kepada warga dengan harmonis demi kepentingan yang lebih besar.
Peletakan Batu Pertama & Pembukaan Akses Utama
Peletakan batu pertama Kompleks Pemerintahan Terpadu (Gedung Putih) menandai eksekusi nyata dari perencanaan matang untuk Gedung Putih dan sarana prasarana pendukung lainnya.
Pesta Budaya Relokasi
Momen bersejarah terjadi. Ribuan aparatur sipil negara dan warga dari 19 kecamatan mengikuti pawai budaya besar-besaran untuk merayakan kepindahan pusat pemerintahan. Sekda (Bu Sri Ardiningsih) dan tim kepanitiaan memastikan transisi layanan tetap berjalan lancar saat perpindahan berlangsung
Wajah Modern Boyolali Smile of Java
Pembangunan fasilitas publik raksasa seperti Alun-Alun dimulai. Gedung DPRD dengan arsitektur ikonik punggung sapi berhasil diselesaikan. Boyolali resmi memasuki era birokrasi terpusat dan layanan digital (e-Gov), menjadi representasi kota modern yang pro-investasi dan ramah lingkungan.
