Sebuah transformasi tata kota yang bersejarah selalu membutuhkan sosok pengeksekusi tangguh di lapangan. Inisiasi pemindahan pusat perkantoran Kabupaten Boyolali ke dalam satu kompleks bermula dari visi Bupati Drs. Seno Samodro pada periode masa jabatan pertamanya. Berpijak pada site plan yang dirancang oleh UGM, pilihan lokasi akhirnya mengerucut pada Kecamatan Mojosongo sebagai salah satu alternatif utama. Pada tahun 2010, tanggung jawab besar ini diamanahkan kepada Camat Mojosongo yang baru untuk mengeksekusi kebutuhan lahan seluas 15 hektar.

Tantangan terberat di lapangan adalah dawuh (perintah) dari sang Bupati agar pemerintah daerah bisa memindahkan pusat kabupaten dan mendapatkan tanah tanpa mengeluarkan uang daerah. Strategi yang ditempuh adalah menyosialisasikan perubahan status administratif Desa Mojosongo dan Desa Kemiri menjadi Kelurahan, sebuah langkah taktis agar tanah kas desa otomatis beralih menjadi aset milik Pemkab. Meskipun perjalanan ini tidak mudah dan sempat diwarnai pertentangan hingga demonstrasi dari sebagian warga, seluruh dinamika sosial tersebut akhirnya berhasil diredam dan diselesaikan dengan baik. Melalui bantuan pihak ketiga untuk membebaskan tanah warga terlebih dahulu, pemerintah sukses melakukan metode “tukar guling” dengan sekitar 2,5 hektar tanah kas desa demi membuka akses jalan masuk yang baru.

Setelah urusan lahan rampung, pembangunan fisik dieksekusi dengan rancangan yang megah. Akses jalan masuk utama dibuat sangat lebar mencapai 25 meter—yang kini dikenal sebagai Jalan Soekarno, Jalan Ahmad Yani, dan Jalan Sudirman. Bangunan-bangunan perkantoran dirancang dengan prototipe seragam yang dilengkapi dua ruang sirkulasi udara di dalamnya agar tidak pengap. Membawa kemegahan ibu kota ke daerah, tata letak ini mengadopsi prototipe Jakarta; Gedung DPR didesain persis seperti Senayan, Kantor Bupati menyerupai Istana Negara, dan ruas jalannya menggunakan nama-nama seperti Merdeka Timur dan Merdeka Barat.

Di balik segala kemegahan fisik tersebut, tertanam sebuah filosofi luhur dari Bupati agar kompleks pemerintahan sama sekali tidak diberi pagar pembatas. Tujuannya sangat mendalam: agar tidak ada sekat atau jarak antara birokrasi dan masyarakatnya. Sang Camat, yang mengibaratkan dirinya sebagai “senopati” dari sang pemimpin, memastikan filosofi dan arahan tersebut terlaksana dengan sempurna di lapangan.

Kini, buah dari perjuangan tersebut telah menjelma menjadi ruang hidup yang inklusif. Kawasan perkantoran baru ini dilengkapi dengan lima tempat peribadatan dalam satu kompleks yang menyimbolkan harmoni. Area selatan yang dulunya berada di pinggir jurang telah disulap menjadi taman rekreasi anak-anak. Bahkan, bangunan-bangunan bekas kantor lama tidak dibiarkan terbengkalai, melainkan dialihfungsikan menjadi ruang terbuka hijau dan sarana rekreasi publik seperti Taman Pandanalas dan Taman Tiga Menara.

Kehadiran kompleks ini tidak hanya mempermudah pelayanan publik, tetapi juga sukses memancing denyut ekonomi kerakyatan. Fasilitas terbuka ini menjadi magnet bagi para pelaku UMKM dan acara musik setiap akhir pekan, menarik antusiasme anak-anak muda dari daerah sekitar seperti Klaten, Sukoharjo, hingga Salatiga yang datang sekadar untuk bersantai. Sebagai pelengkap warna pembangunan, wilayah Kelurahan Mojosongo juga dianugerahi sebuah sirkuit balap yang kini menjadi salah satu yang terbagus di Indonesia.